Warga negara Zimbabwe yang telah mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan umum diberi waktu oleh pemerintah mereka selama beberapa waktu untuk memeriksa kembali informasi yang mereka berikan selama upaya pendaftaran pemilih biometrik. Waktu pendaftaran yang berjalan bersamaan dengan kampanye pendaftaran ID nasional, dikritik oleh partai oposisi. Hal ini disebakan karena adanya gangguan teknis dengan perangkat biometrik dalam pendaftaraan yang dilakukan secara bersamaan.
Penetapan batas yang mengikuti berakhirnya pendaftaran pemilih juga menuai kritik. Komisi Pemilihan Zimbabwe (ZEC) meminta para pemilih untuk memeriksa rincian daftar pemilih mereka untuk kemungkinan koreksi antara 27 dan 31 Mei di semua tempat pemungutan suara di negara itu. KTP atau paspor Zimbabwe yang masih berlaku diminta sebagai dokumen pendukung verifikasi. Moyo menulis dalam beritanya bahwa kredibilitas pemilu dimulai dengan daftar pemilih yang kredibel, dan daftar pemilih tidak dapat kredibel jika belum diaudit secara bebas, adil, dan transparan oleh pemilih sendiri selama waktu yang wajar sebelum pemilu.
Anggota parlemen oposisi ingin tanggung jawab pendaftaran pemilih diambil kembali dari ZEC. Hal ini dikarenakan ada banyaknya kritik yang dilontarkan terhadap ZEC. Telah ada desakan di parlemen Zimbabwe oleh beberapa anggota parlemen oposisi agar tanggung jawab mengawasi pendaftaran pemilih dicabut dari lembaga pemilihan dan diserahkan kembali ke Kantor Pendaftaran Umum, badan yang mengawasi urusan pencatatan sipil. The Zimbabwe Mail, melaporkan bahwa hal ini adalah bagian dari proposal yang diajukan anggota parlemen terhadap RUU Amandemen Pemilu yang saat ini sedang diperiksa. Menurut pembuat undang-undang, mengambil peran dari kantor Panitera Jenderal pada awalnya adalah keliru karena telah menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu dan duplikasi fungsi.
Menteri Kehakiman Ziyambi Zyambi mengatakan kepada anggota parlemen selama sesi debat tentang RUU tersebut bahwa pendaftaran pemilih dicabut dari kantor Panitera Jenderal karena ketidakpercayaan yang serius terhadap Tobaiwa Mudede, yang pernah menjadi kepala lembaga tersebut. Debat lain tentang RUU Amandemen Pemilu dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei. Sementara itu, salah satu usulan penting lainnya dalam RUU tersebut adalah penghentian penggunaan SIM sebagai bukti identitas pendaftaran pemilih.
Adanya perdebatan ini menjadi pembelajaran, khususnya bagi Indonesia yang sebentar lagi akan memasuki masa pemilihan umum. Transparansi dan keamanan dalam pemilihan, tidak hanya bagi pemilih namun juga calon kandidat, harus selalu diutamakan. Penggunaan verifikasi dan identifikasi biometrik akan sangat membantu jalannya pemilu yang aman, tertib dan bertanggung jawab.
BEEZA merupakan perusahaan penyedia solusi sistem integrasi yang dapat membantu anda melakukan verifikasi, identifikasi dan autentikasi. Produk dan solusi dari BEEZA memiliki kelebihan dalam sistem biometrik yang akurat. Segera hubungi kami untuk informasi dan pemesanan.